Jaminan kesehatan maskyarakat miskin atau jamkesmas tetap d lanjutkan menjadi sebuah kebijakan di tahun 2010 dengan beberapa penyempurnaan dalam penyelenggaraannya.dalam program kerja 100 harinya mentri kesehatan dr endang r sendayaningsih MPH,Dr.PH telah mengeluarkan kebijakan perluasan penjaminanan kepesertaan jamkesmas yang meliputi masyarakat miskin,jompo,masyarakat penghuni rutan/lapas.pemberian layanan kesehatan bagi warga miskin & kurang mampu di samping sebagai pemenuhan hak seperti diamantkan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 ,juga menjadi salah satu kunci utama meningkatkan aksebilitas dan kapabilitas penduduk misikin terhadap perlindungan kesehatan sehingga bisa keluar dari perangkap kemiskinan sebagai bagian dari pengeretasan kemiskinan.
Kebijakan ini di keluarkan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2005-2007,kecukupan dana yang tersedia ,pertimbangan landasan regulasi yang memang memungkinkan depaartement kesehatan mengelola dana ini secara langsung.penjaminan kesehatan yang di laksanakan pemerintah melalui jamkesmas adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban negara thd fakir miskin dan tidak mampu yang memang di dahulukan ,tetapi secara bertahap kepesertaannya di tingkatkan hingga bisa mencakup seluruh penduduk sebagaimana diamanatkan dlm undang-undang no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional(SJSN).
Penentuan masyarakat yang menjadi peserta jamkesmas didasarkan data BPS tahun 2005 ,sejumlah 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) yang kemudian di tetapkan oleh mentri ksehatan sebagai data nasional sejumlah 76,4 juta jiwa.BPS membagi data masyarakat miskin yang tidak mampu ini menjad kuota kabupaten/kota yang selanjutnya bedasarkan kuota kabupaten/kota yang selanjutnya beradasarkan kuota tersebut bupati / walikota menantapkan siapa yang mnjadi peserta jamkesmas.pada kebijakn selanjutnya apabila masih ada masyarakat miskin dan tidak mampu memerlukan pelayanan kesehatan tapi tidak masuk dalam keputusan bupati/walikota,maka pandangnnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Kebjikan ini dikeluarkan untuk menghindari kemungkinan adaanya masyarakat miskin tidak mendapat jaminan kesehatan /jamkesmas karena tidak masuk Sk bupati/walikota.kebijakan ini memacu tumbuh suburnya penjaminan kesehatan di berbagai daerah dengan berbagai model yang berkembang.bagi warga yang tidak masuk dalam penetapan bupati/walikota seperti pengemis,gelandangan anak dan orang terlantar ,serta orang yang tinggal di satu wilayah tetap bukan penduduk wilayah tersebut dapat mengakses pelayanan kesehatan atas rekomendasi dinas sosial setempat.dalam kaitan masyarakat kampung beting,jakarta utara,yang di tolak rumah sakit karena tidak mempunyai kartu jamkesmas,disebabkan tidak di berikan rekomendasi dinas sosial sebagai persyaratan memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit.
Solusinya telah di lakukan koordinasi antara depkes dengan pemda DKI jakarta dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu masyarakat kampung beting tanah merah yang memerlukan kesehatan dapat dilayanani di RS koja dengan pembiayaan dari jamkesmas(depkes).denga membawa rekomendasi/pengantar dari forum komunikasi masyarakat setempat.kebijakan jamkesmas 2010 merupakan kelanjutan pelaksanaan tahun 2009 dengan dilakukan penyempurnaan dari kekurangan yang ada.dalam rangka mencapai keberhasilan program jamkesmas di perlukan dukungan ,komitmen dan komunikasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan,utamanya peran pemerintah daerah.